Membersamai Desa, Membangun Indonesia

   Lokakarya Mendorong Musdes Perempuan dan Kelompok Rentan telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya memperkuat partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, pendamping desa, perwakilan perempuan, dan kelompok rentan, adapun lokakarya tersebut bertema “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif”.    Acara pada hari kamis 07 Mei 2026 dimulai dengan sambutan dari Pengurus Aisyiah Jawa Timur, serta dibuka dengan arahan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Dalam arahannya, disampaikan pentingnya mewujudkan Musyawarah Desa yang inklusif agar aspirasi perempuan dan kelompok rentan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa serta kegiatan ini sudah sesuai regulasi untuk diterapkan di Desa.    Memasuki sesi inti peserta mendapat paparan dari dua narasumber. Narasumber pertam...

   Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/3/2026). Kegiatan ini bertujuan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027.    Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menekankan fokus utama Musrenbang pada pertanian, kesehatan, tata kelola manajemen air, dan lingkungan. Ia meminta semua pihak untuk memberikan usulan konstruktif, inovatif, dan solutif agar pembangunan dapat tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.    "Kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam Musrenbang ini untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran," ujar Bupati Setyo Wahono.    Musrenbang 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang lebi...

   Surabaya – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyelenggarakan agenda strategis bertajuk "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Monev Implementasi Regulasi Keputusan Menteri Desa Nomor 294 Tahun 2025". Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu (21/12) hingga Selasa (23/12) ini, berfokus pada penguatan tata kelola pendampingan masyarakat desa di seluruh Indonesia.    Acara dibuka pada minggu sore dengan agenda Desk koordinasi dan evaluasi mekanisme penilaian pengguna. Dalam sesi ini, para peserta yang terdiri dari unsur Dinas PMD Provinsi, Kabupaten, Camat, hingga Kepala Desa berdiskusi intensif mengenai sinkronisasi kebijakan di lapangan dengan fasilitasi dari Tim Internal P3MD dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat. Fokus pada Dana Desa 2026 dan Penguatan BUMDes    Memasuki hari kedua, Senin (22/12), forum diisi dengan serangkaian sesi pleno yang menghadirkan narasumber lintas kemente...

   Bojonegoro, - Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas beberapa kegiatan pendampingan di Kabupaten Bojonegoro. Rapat ini membahas perencanaan Desa yaitu Rancangan APBDes 2026, serta kegiatan lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, dan pembukuan atau penatausahaan di Desa.    Mubin, Koordinator Pendamping Kabupaten Bojonegoro, menekankan pentingnya peran pendamping dalam proses pendampingan dan fasilitasi desa dalam melaksanakan siklus pembangunan di desa. "Peran pendamping sangatlah penting dalam proses pendampingan serta fasilitasi desa dalam melaksanakan siklus pembangunan di desa," ujarnya.    Bu Eva, mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan bahwa program unggulan Kabupaten Bojonegoro seperti Gayatri, Kolega, dan Domba Kesejahteraan perlu didampingi bersama agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, program BKK di semua desa di Kabupaten B...

   Sumberejo, - Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, melakukan kegiatan tindak lanjut pelatihan yang telah dilaksanakan beberapa minggu lalu. Kegiatan ini difokuskan pada update data eHDW Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta laporan kegiatan pendampingan stunting di desa.    Acara ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan Pendamping Desa Kecamatan Sumberejo. Kehadiran mereka bertujuan untuk memantau dan memberikan arahan langsung terkait pelaksanaan program stunting di tingkat desa.    "Update data EHDW sangat penting untuk memantau perkembangan stunting di desa-desa kita. Dengan data yang akurat, kita dapat membuat program yang lebih tepat sasaran," ujar Widya Ketua KPM Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.    Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi KPM untuk melaporkan hasil pendampingan stunting di desa masing-masing. Mereka memaparkan tantangan...

   Bojonegoro,  18 November2025, - Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, menjadi tuan rumah rapat persiapan kerja sama antara Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu dengan PT. SAN. Rapat ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal melalui daring, serta dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari DPMD Jawa Timur, DPMD Kabupaten Bojonegoro, Koordinator TAPM Kabupaten Bojonegoro, PT SAN, jajaran Kecamatan Sekar, Kepala Desa se-Kecamatan Sekar, Kelompok Tani, dan pengurus BUMDesma.    Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kerja sama antara Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar dengan PT. SAN. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan agrowisata dan pertanian terpadu.    Hadirnya pejabat Kementerian Desa PDT melalui daring menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan desa-desa di ...

   SUMBERREJO — Forum Komunikasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kecamatan Sumberejo baru saja merampungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengisian data pada aplikasi berbasis web Electronic Human Development Worker (eHDW). Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2025, ini dipusatkan di Aula Desa Karangdowo. Tujuan utama Bimtek adalah meningkatkan kemampuan Kader Desa dalam melakukan pendataan dan pelaporan konvergensi intervensi gizi serta pencegahan stunting secara akurat.    Bimtek ini dihadiri dan didukung penuh oleh jajaran pimpinan kecamatan. Ibu Camat Sumberejo, Dian Rokhmawati Ikhtiyorini, S.STP., M.M., dalam sambutan pembukaannya secara tegas menekankan bahwa data yang valid merupakan fondasi utama keberhasilan program penurunan stunting. Beliau menyebutkan bahwa aplikasi eHDW harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sistem perencanaan dan evaluasi. “Akurasi data real-time melalui eHDW adalah kunci untuk memas...

   Kedungadem, 23 Oktober 2025 - Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kecamatan Kedungadem menggelar Rembug Stunting di Pendopo Kecamatan Kedungadem. Agenda rutin ini bertujuan untuk membahas update data pengisian Aplikasi eHDW Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta permasalahan stunting di wilayah desa masing-masing.    Acara ini dibuka oleh Kasi PMD Kecamatan Kedungadem, Bagus Dwi Atmanegara, SH. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran aktif KPM dalam upaya penanganan angka stunting di Kecamatan Kedungadem. "KPM memiliki peran penting dalam mendukung penurunan stunting di desa-desa. Oleh karena itu, kita harus terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mencapai target penurunan stunting," ujarnya.    Rembug stunting ini juga membahas update data pengisian aplikasi eHDW, yang bertujuan untuk memantau keluarga sasaran stunting, termasuk anak usia 0-59 bulan, remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil/nifas. Keluarga sasaran ini di...

   Bojonegoro, 15 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Kedungadem bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Kedungadem.   Kepala Desa Kedungadem menekankan pentingnya musyawarah ini dalam menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan. "Musdesus ini sangat diperlukan untuk menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan," ujarnya.    Yudi, selaku Pendamping Desa Kedungadem, menjelaskan bahwa program prioritas pemerintah Indonesia melalui 12 aksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa. Program tersebut antara lain terkait dengan ketahanan pangan melalui penyertaan ke BUMDesa minimal 20%, dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih maksimal 30%, operasional pemerintah desa sebesar 3%, serta prog...

   Pemerintah Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, memperkuat komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan Konvergensi Stunting yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Oktober 2025. Bertempat di Balai Desa Karangdinoyo, kegiatan ini menghadirkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak kunci di tingkat desa, menegaskan pentingnya sinergi untuk menjamin intervensi gizi bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fokus Intervensi Terpadu, Libatkan Semua Pihak.    Acara Konvergensi Stunting ini merupakan tindak lanjut dari upaya terpadu dalam memastikan semua sasaran stunting di desa Karangdinoyo mendapatkan layanan pencegahan yang memadai, baik layanan gizi spesifik (kesehatan) maupun gizi sensitif (sanitasi, air bersih, dll). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan program dan anggaran dari berbagai sektor.    Kepala Desa Karangdinoyo, Drs. Kasturi, menekankan bahwa penanganan s...

   Bojonegoro, 15 Oktober 2025. Desa Karangdowo menggelar Musyawarah Desa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) tahun 2025 di Pendopo Balai Desa Karangdowo. Musyawarah ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, lembaga desa, serta unsur perempuan.    Kepala Desa Karangdowo, Juma'in, menyampaikan bahwa perubahan APBDes 2025 ini dilakukan karena adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. "Semoga dengan adanya perubahan APBDes ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangdowo," harapnya.    Sekretaris Desa (Sekdes) Karangdowo memandu teknis penyampaian perubahan APBDes 2025. Ia berharap setelah perubahan APBDes ini ditetapkan, pembangunan desa dapat segera dilanjutkan.    Saifulloh, selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Karangdowo, memfasilitasi kegiatan musyawarah tersebut mulai dari perencanaan hingga dokumen perubahan APBDes. Dengan adanya musyawarah ini, diharapk...

   Sugihwaras, 13 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, menggelar kegiatan koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peluang usaha KDMP, termasuk penjualan pupuk, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta usaha pertanian dan minyak goreng.  Sekcam Sugihwaras, Sigit Jadmiko, menekankan bahwa KDMP merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. "KDMP adalah program yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.    PJ Kepala Desa Sugihwaras, EKO BUDI SANTOSO, menambahkan bahwa musyawarah desa khusus (musdesus) persetujuan pinjaman sangat diperlukan untuk menjalankan awal usaha KDMP. "Musdesus ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan transparan dan akuntabel," katanya.    Sementara itu, Pendamping Desa, MOKH. NAIM, menjela...

         Jumat 10 Oktober 2025, Pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kembali disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Klempun dengan dihadiri oleh Pendamping Desa baik PD maupun PLD, Sekretaris Desa Johan Sang Aji, dan perwakilan warga penerima manfaat.          Edy Tri Prasetyo sebagai Pendamping Desa Kecamatan Ngraho menyampaikan bahwa pencairan BLT DD sangat berguna bagi masyarakat miskin di Desa Klempun Kecamatan Ngraho. Bantuan ini membantu warga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.          “Bantuan ini sangat membantu warga, terutama yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga bahan pokok,” ujar Pendamping Desa saat ditemui di lokasi kegiatan.          Selain itu, pemerintah desa juga berharap agar bantuan yang dite...

Kecamatan Baureno, Bojonegoro.          Baureno, 9 Oktober 2025 - Pemerintah Kecamatan Baureno bersama Pendamping Desa melaksanakan kegiatan desk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh desa di Kecamatan Baureno sesuai jadwal yang ditentukan.          Desk P-APBDes ini digelar berdasarkan Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tanggal 6 Oktober 2025 tentang pencermatan dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta arah kebijakan pemerintah daerah baru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah telah masuk dalam penganggaran P-APBDes 2025.          Camat Baureno, Dery Aprilian S. STP., MM., berharap bahwa desk ini dapat mempercepat penyusunan P-APBDes di setiap desa. "Mengi...

Kapas, 8 Oktober 2025 - Konferensi Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Kapas digelar di Pendopo Kecamatan Kapas pada Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi para kepala desa untuk membahas dan memfasilitasi terkait tugas kades dan perangkat desa. Dalam konferensi ini, perwakilan kepala desa menyampaikan beberapa isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu poin yang disampaikan adalah perlunya regulasi yang jelas terkait Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan ketahanan pangan. Selain itu, kepala desa juga menyoroti dampak pengurangan transfer dana yang akan berdampak pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Pada konferensi ini, kami menyampaikan bahwa perlunya regulasi yang jelas terkait BKAD dan juga ketahanan pangan. Sedangkan dana transfer yang akan berkurang dikarenakan MBG pasti akan berdampak pada realisasi APBDes," ujar salah satu kepala desa. Sementara itu, Pendamping Desa Kapas menambahkan bahwa ketahanan pangan merupak...

Desa Balongcabe, Kedungadem, Bojonegoro  Balongcabe, 8 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Balongcabe bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Balongcabe pada Rabu (8/10/2025). Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya musyawarah ini dalam menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan. "Musdesus ini sangat diperlukan untuk menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan," ujarnya. Sementara itu, Pendamping Desa menjelaskan tentang program prioritas pemerintah Indonesia melalui 12 aksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program-program tersebut antara lain terkait dengan ketahanan pangan melalui penyertaan ke BUMDesa minimal 20%, dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih maksimal 30%, operasional pemerintah desa sebesar 3%, serta pr...

        Senin, 6 Oktober 2025, bertempat di ruang rapat Kecamatan Dander dilaksanakan evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi tiga desa, yakni Desa Sumodikaran, Ngraseh, dan Sendangrejo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 yang mengatur bahwa sebelum Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes diundangkan, harus dilakukan evaluasi oleh Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Camat.          Acara dibuka oleh Sekcam Dander yang menegaskan bahwa permohonan evaluasi hanya dapat diproses apabila telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini penting agar perubahan APBDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hasil musyawarah.          Selanjutnya, Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi ruang penting untuk memastikan p...

         Bojonegoro, Sabtu, 27 September 2025, Rapat Koordinasi Pendampingan Desa Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan di Gedung Anglingdharma Kabupaten Bojonegoro. Acara ini menjadi istimewa dengan kehadiran Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa, yang membawa semangat baru dalam pembangunan desa.          Bapak Mahmudin selaku kepala dinas PMD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan kabar baik bahwa Dana Desa di Bojonegoro untuk DD tahap II sudah tersalurkan ke 233 desa. Ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.          Prof. Zainuddin Maliki menekankan pentingnya kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), terutama di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan Asta Cita no. 6 Presiden Prabowo.          Selain itu, Prof. Maliki juga menekankan pentingnya pencapaian swasembada pang...