Membersamai Desa, Membangun Indonesia

   SUMBERREJO — Forum Komunikasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kecamatan Sumberejo baru saja merampungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengisian data pada aplikasi berbasis web Electronic Human Development Worker (eHDW). Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2025, ini dipusatkan di Aula Desa Karangdowo. Tujuan utama Bimtek adalah meningkatkan kemampuan Kader Desa dalam melakukan pendataan dan pelaporan konvergensi intervensi gizi serta pencegahan stunting secara akurat.    Bimtek ini dihadiri dan didukung penuh oleh jajaran pimpinan kecamatan. Ibu Camat Sumberejo, Dian Rokhmawati Ikhtiyorini, S.STP., M.M., dalam sambutan pembukaannya secara tegas menekankan bahwa data yang valid merupakan fondasi utama keberhasilan program penurunan stunting. Beliau menyebutkan bahwa aplikasi eHDW harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sistem perencanaan dan evaluasi. “Akurasi data real-time melalui eHDW adalah kunci untuk memas...

   Kedungadem, 23 Oktober 2025 - Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kecamatan Kedungadem menggelar Rembug Stunting di Pendopo Kecamatan Kedungadem. Agenda rutin ini bertujuan untuk membahas update data pengisian Aplikasi eHDW Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta permasalahan stunting di wilayah desa masing-masing.    Acara ini dibuka oleh Kasi PMD Kecamatan Kedungadem, Bagus Dwi Atmanegara, SH. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran aktif KPM dalam upaya penanganan angka stunting di Kecamatan Kedungadem. "KPM memiliki peran penting dalam mendukung penurunan stunting di desa-desa. Oleh karena itu, kita harus terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mencapai target penurunan stunting," ujarnya.    Rembug stunting ini juga membahas update data pengisian aplikasi eHDW, yang bertujuan untuk memantau keluarga sasaran stunting, termasuk anak usia 0-59 bulan, remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil/nifas. Keluarga sasaran ini di...

   Bojonegoro, 15 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Kedungadem bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Kedungadem.   Kepala Desa Kedungadem menekankan pentingnya musyawarah ini dalam menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan. "Musdesus ini sangat diperlukan untuk menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan," ujarnya.    Yudi, selaku Pendamping Desa Kedungadem, menjelaskan bahwa program prioritas pemerintah Indonesia melalui 12 aksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa. Program tersebut antara lain terkait dengan ketahanan pangan melalui penyertaan ke BUMDesa minimal 20%, dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih maksimal 30%, operasional pemerintah desa sebesar 3%, serta prog...

   Pemerintah Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, memperkuat komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan Konvergensi Stunting yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Oktober 2025. Bertempat di Balai Desa Karangdinoyo, kegiatan ini menghadirkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak kunci di tingkat desa, menegaskan pentingnya sinergi untuk menjamin intervensi gizi bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fokus Intervensi Terpadu, Libatkan Semua Pihak.    Acara Konvergensi Stunting ini merupakan tindak lanjut dari upaya terpadu dalam memastikan semua sasaran stunting di desa Karangdinoyo mendapatkan layanan pencegahan yang memadai, baik layanan gizi spesifik (kesehatan) maupun gizi sensitif (sanitasi, air bersih, dll). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan program dan anggaran dari berbagai sektor.    Kepala Desa Karangdinoyo, Drs. Kasturi, menekankan bahwa penanganan s...

   Bojonegoro, 15 Oktober 2025. Desa Karangdowo menggelar Musyawarah Desa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) tahun 2025 di Pendopo Balai Desa Karangdowo. Musyawarah ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, lembaga desa, serta unsur perempuan.    Kepala Desa Karangdowo, Juma'in, menyampaikan bahwa perubahan APBDes 2025 ini dilakukan karena adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. "Semoga dengan adanya perubahan APBDes ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangdowo," harapnya.    Sekretaris Desa (Sekdes) Karangdowo memandu teknis penyampaian perubahan APBDes 2025. Ia berharap setelah perubahan APBDes ini ditetapkan, pembangunan desa dapat segera dilanjutkan.    Saifulloh, selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Karangdowo, memfasilitasi kegiatan musyawarah tersebut mulai dari perencanaan hingga dokumen perubahan APBDes. Dengan adanya musyawarah ini, diharapk...

   Sugihwaras, 13 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, menggelar kegiatan koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peluang usaha KDMP, termasuk penjualan pupuk, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta usaha pertanian dan minyak goreng.  Sekcam Sugihwaras, Sigit Jadmiko, menekankan bahwa KDMP merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. "KDMP adalah program yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.    PJ Kepala Desa Sugihwaras, EKO BUDI SANTOSO, menambahkan bahwa musyawarah desa khusus (musdesus) persetujuan pinjaman sangat diperlukan untuk menjalankan awal usaha KDMP. "Musdesus ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan transparan dan akuntabel," katanya.    Sementara itu, Pendamping Desa, MOKH. NAIM, menjela...

         Jumat 10 Oktober 2025, Pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kembali disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Klempun dengan dihadiri oleh Pendamping Desa baik PD maupun PLD, Sekretaris Desa Johan Sang Aji, dan perwakilan warga penerima manfaat.          Edy Tri Prasetyo sebagai Pendamping Desa Kecamatan Ngraho menyampaikan bahwa pencairan BLT DD sangat berguna bagi masyarakat miskin di Desa Klempun Kecamatan Ngraho. Bantuan ini membantu warga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.          “Bantuan ini sangat membantu warga, terutama yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga bahan pokok,” ujar Pendamping Desa saat ditemui di lokasi kegiatan.          Selain itu, pemerintah desa juga berharap agar bantuan yang dite...

Kecamatan Baureno, Bojonegoro.          Baureno, 9 Oktober 2025 - Pemerintah Kecamatan Baureno bersama Pendamping Desa melaksanakan kegiatan desk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh desa di Kecamatan Baureno sesuai jadwal yang ditentukan.          Desk P-APBDes ini digelar berdasarkan Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tanggal 6 Oktober 2025 tentang pencermatan dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta arah kebijakan pemerintah daerah baru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah telah masuk dalam penganggaran P-APBDes 2025.          Camat Baureno, Dery Aprilian S. STP., MM., berharap bahwa desk ini dapat mempercepat penyusunan P-APBDes di setiap desa. "Mengi...

Kapas, 8 Oktober 2025 - Konferensi Kepala Desa (Kades) Se-Kecamatan Kapas digelar di Pendopo Kecamatan Kapas pada Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi para kepala desa untuk membahas dan memfasilitasi terkait tugas kades dan perangkat desa. Dalam konferensi ini, perwakilan kepala desa menyampaikan beberapa isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu poin yang disampaikan adalah perlunya regulasi yang jelas terkait Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan ketahanan pangan. Selain itu, kepala desa juga menyoroti dampak pengurangan transfer dana yang akan berdampak pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Pada konferensi ini, kami menyampaikan bahwa perlunya regulasi yang jelas terkait BKAD dan juga ketahanan pangan. Sedangkan dana transfer yang akan berkurang dikarenakan MBG pasti akan berdampak pada realisasi APBDes," ujar salah satu kepala desa. Sementara itu, Pendamping Desa Kapas menambahkan bahwa ketahanan pangan merupak...

Desa Balongcabe, Kedungadem, Bojonegoro  Balongcabe, 8 Oktober 2025 - Pemerintah Desa Balongcabe bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Balongcabe pada Rabu (8/10/2025). Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya musyawarah ini dalam menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan. "Musdesus ini sangat diperlukan untuk menjalankan perencanaan desa yang berkelanjutan," ujarnya. Sementara itu, Pendamping Desa menjelaskan tentang program prioritas pemerintah Indonesia melalui 12 aksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program-program tersebut antara lain terkait dengan ketahanan pangan melalui penyertaan ke BUMDesa minimal 20%, dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih maksimal 30%, operasional pemerintah desa sebesar 3%, serta pr...

        Senin, 6 Oktober 2025, bertempat di ruang rapat Kecamatan Dander dilaksanakan evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi tiga desa, yakni Desa Sumodikaran, Ngraseh, dan Sendangrejo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 yang mengatur bahwa sebelum Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes diundangkan, harus dilakukan evaluasi oleh Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Camat.          Acara dibuka oleh Sekcam Dander yang menegaskan bahwa permohonan evaluasi hanya dapat diproses apabila telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini penting agar perubahan APBDes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hasil musyawarah.          Selanjutnya, Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi ruang penting untuk memastikan p...

         Bojonegoro, Sabtu, 27 September 2025, Rapat Koordinasi Pendampingan Desa Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan di Gedung Anglingdharma Kabupaten Bojonegoro. Acara ini menjadi istimewa dengan kehadiran Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa, yang membawa semangat baru dalam pembangunan desa.          Bapak Mahmudin selaku kepala dinas PMD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan kabar baik bahwa Dana Desa di Bojonegoro untuk DD tahap II sudah tersalurkan ke 233 desa. Ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.          Prof. Zainuddin Maliki menekankan pentingnya kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), terutama di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan Asta Cita no. 6 Presiden Prabowo.          Selain itu, Prof. Maliki juga menekankan pentingnya pencapaian swasembada pang...